Dr. Ir. Sri Sulandari, S.U, salah satu Dosen Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian UGM memberikan kuliah umum kepada para dosen dan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung serta staf Dinas Pertanian terkait di Provinsi Lampung. Topik yang disampaikan adalah Bahaya Virus Kerdil Padi yang Ditularkan oleh Wereng Coklat. Dr. Sri Sulandari menyatakan bahwa serangan virus kerdil padi dapat sangat merugikan karena dapat menyebabkan tanaman padi tidak berproduksi sama sekali. Penyakit virus kerdil padi ini ditularkan oleh wereng coklat yang persisten sehingga pengendalian wereng coklat sebagai vektor virus kerdil padi merupakan salah satu cara pengendalian yang efektif. Cara pengendalian lainnya adalah dengan menanam bibit padi yang sehat, menanam tanaman refugia untuk meningkatkan populasi serangga predator, dan rotasi tanaman dengan tanaman selain padi apabila ada sejarah serangan wereng coklat atau virus kerdil sebelumnya. (foto & narasi: APik)

Dr. Ir. Witjaksono, M.Sc  selaku Ketua Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan (HPT) Fakultas Pertanian UGM dan Prof. Dr. Ir. Purnomo, M.S selaku Ketua Jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Lampung menandatangi naskah MoA antar kedua instansi pada 4 April 2018 bertempat di Ruang Sidang Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bandar Lampung. Penandatangan MoA disaksikan oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si selaku Dekan Faperta Unila dalam sambutannya memberikan apresiasi kerjasama yang akan dilakukan antara Departemen HPT Faperta UGM dan Jurusan Proteksi Tanaman Faperta Unila yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketua Departemen HPT Faperta UGM menambahkan bahwa kerjasama tersebut juga meliputi pertukaran mahasiswa dan magang tenaga kependidikan. Rombongan Departemen HPT Faperta UGM kemudian bersilaturahmi dengan Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P selaku Rektor Unila yang juga merupakan salah satu alumni Program Pascasarjana Fakultas Pertanian UGM.  (foto & narasi: APik)

Dosen dan tenaga kependidikan Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian UGM mengadakan kunjungan industri ke PT. Great Giant Food (GGF) di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Rombongan Departemen HPT diterima oleh Ir. Tejastuti Endah Sukmaratri yang kemudian menjelaskan sekilas tentang GGF. Setelah acara penerimaan, rombongan Departemen HPT mengunjungi pabrik pengolahan nanas, Laboratorium liquid organic biofertilizer (LOB), dan pertanaman nanas. Selama mengunjungi berbagai lokasi yang ada dilakukan juga diskusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di PT GGF dan juga kemungkinan inovasi yang dapat dilakukan. Dr. Ir. Witjaksono, M.Sc selaku Ketua Departemen HPT mengharapkan kerjasama yang telah ada dapat lebih ditingkatkan, khususnya dalam mengatasi permasalahan hama dan penyakit tanaman nanas dan pisang yang dikembangkan oleh PT GGF. Dalam kunjungan tersebut, para alumni Fakultas Pertanian UGM juga ikut menyambut. (foto: Desi & narasi: Apik)

Prof. Dr. Ir. Achmadi Priyatmojo, M.Sc selaku Sekretaris Jenderal Kagama Pertanian melantik Pengurus Kagama Pertanian Komisariat Wilayah Lampung periode 2018-2023 di Wisma Universitas Lampung pada 3 April 2018. Acara pelantikan dihadiri pula oleh Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P yang merupakan salah satu alumni Fakultas Pertanian UGM dan sekarang ini menjabat sebagai Rektor Universitas Lampung. Ketua Kagama Pertanian Komisariat Wilayah Lampung periode 2018-2023 dijabat oleh  Ir. Jamhari Hadipurwanta, M.P. dilengakapi dengan susunan kepengurusan lainnya yang diisi oleh para alumni yang tersebar di berbagai instansi baik negeri maupun swasta di Provinsi Lampung. Sekretaris Jenderal Kagama Pertanian dalam sambutannya mengharapkan Pengurus  Kagama Pertanian Komisariat Wilayah Lampung dapat menghimpun para anggotanya dan mewadahi dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat bermanfaat baik untuk alumni maupun masyarakat. Setelah acara pelantikan dilanjutkan dengan acara ramah tamah dan pentas kesenian budaya Lampung oleh Dharma Wanita dan mahasiswa Universitas Lampung. (foto & narasi: Apik)

PANDUAN PENULISAN PROPOSAL HIBAH PENELITIAN DOSEN FAKULTAS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018 (klik untuk mengunduh)

PEDOMAN LAPORAN AKHIR HIBAH DOSEN MUDA 2018 (klik untuk mengunduh)

PEDOMAN PENULISAN LAPORAN AKHIR HIBAH DOSEN 2018 (klik untuk mengunduh)

PEDOMAN PENULISAN LAPORAN AKHIR HIBAH UNGGULAN 2018 (klik untuk mengunduh)

Kebutuhan pangan nasional terus meningkat selaras dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan industri di Indonesia. Pemenuhan kebutuhan pangan selama ini berasal dari produksi dalam negeri maupun dari impor. Salah satu bahan pangan yang selama ini secara kontinu diimpor pemerintah adalah beras. Beras merupakan komoditas politik dimana kenaikan harga beras akan berpengaruh terhadap kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Kebijakan instan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga beras adalah impor. Menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian, selama periode 2012-2016, Indonesia mengimpor beras rata-rata 665.626 ton per tahun dan kemudian menurun menjadi 127 ton sampai kuartal III Tahun 2017.

Pada awal tahun 2018, pemerintah mengimpor beras 500 ribu ton untuk memperkuat cadangan beras nasional. Menurut FAO, cadangan beras di Indonesia idealnya adalah 1,1 – 1,8 juta ton. Sedangkan cadangan beras Indonesia pertengahan Januari 2018 masih belum mencapai standar tersebut sehingga impor dibutuhkan untuk tambahan cadangan pangan nasional. Kebijakan impor juga ditempuh karena harga beras di pasaran sekarang ini berada di atas harga batas atas (harga referensi) yang ditetapkan pemerintah. Namun, impor beras juga menjadi kontroversi para pakar karena pelaksanaannya mendekati waktu panen raya. Selain itu, muncul pernyataan dari Kementerian Pertanian bahwa produksi pangan nasional telah mencukupi kebutuhan sehingga Indonesia tidak memerlukan impor beras. Impor juga diprediksi akan menurunkan harga beras yang pada akhirnya akan merugikan dan menurunkan kesejahteraan petani. Padahal Nilai Tukar Petani subsektor tanaman pangan dalam periode 2016 – triwulan III 2017 di bawah 100 atau petani mengalami defisit dimana kenaikan harga produksi petani relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya.

Melihat kontroversi tersebut, Pusat Kajian Kedaulatan Pertanian (PAKTA) Fakultas Pertanian UGM perlu menyelenggarakan diskusi untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perberasan nasional. Diskusi dihadiri oleh pakar kebijakan pembangunan pertanian serta perwakilan instansi pemerintah yang mengurusi bidang pertanian.

Pengambilan kebijakan impor beras oleh pemerintah selama ini banyak menimbulkan pertentangan karena terdapat perbedaan data produksi, konsumsi dan cadangan beras nasional antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik serta Badan Urusan Logistik. Ketidakseragaman data menyebabkan antar instansi memiliki pandangan berbeda mengenai perlu tidaknya impor beras. Pemerintah perlu membuat suatu sistem data yang valid sehingga pengambilan kebijakan impor dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan kondisi riil nasional.

Dalam diskusi ini juga terungkap bahwa stakeholder perberasan yang ada di Indonesia belum memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun manusia secara optimal. Potensi pemanfaatan alam dapat dilaksanakan dengan intensifikasi atau ekstensifikasi lahan dan pemanfaatan sumber daya biotik (musuh alami). Indonesia sebenarnya telah mampu meningkatkan produktivitas padi namun lokusnya hanya terdapat di beberapa wilayah saja. Sedangkan kebutuhan beras tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini yang menyebabkan suplai beras di beberapa wilayah tidak mampu memenuhi permintaan masyarakat. Selain potensi sumber daya alam, Indonesia sebenarnya juga memiliki sumber daya manusia pertanian yang cukup berlimpah. Namun apabila dilihat dari faktor kualitas, maka perlu ada kegiatan peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan baik terkait teknis usahatani maupun manajemennya serta mekanisasi pertanian padi.

Diskusi ini juga mencatat perlunya peran stakeholder, terutama Perguruan Tinggi, dalam memfasilitasi pengembangan teknologi pertanian di kalangan petani serta mereview kebijakan pemerintah dan implementasinya dalam rangka memberikan  masukan untuk menuju kedaulatan pertanian.

Link Berita

https://ugm.ac.id/id/berita/15610-diperlukan.data.akurat.untuk.kebijakan.perberasan.nasional

http://krjogja.com/web/news/read/56831/Kebijakan_Impor_Beras_Perlu_Data_Tunggal