Kebutuhan pangan nasional terus meningkat selaras dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan industri di Indonesia. Pemenuhan kebutuhan pangan selama ini berasal dari produksi dalam negeri maupun dari impor. Salah satu bahan pangan yang selama ini secara kontinu diimpor pemerintah adalah beras. Beras merupakan komoditas politik dimana kenaikan harga beras akan berpengaruh terhadap kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Kebijakan instan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga beras adalah impor. Menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian, selama periode 2012-2016, Indonesia mengimpor beras rata-rata 665.626 ton per tahun dan kemudian menurun menjadi 127 ton sampai kuartal III Tahun 2017.
Pada awal tahun 2018, pemerintah mengimpor beras 500 ribu ton untuk memperkuat cadangan beras nasional. Menurut FAO, cadangan beras di Indonesia idealnya adalah 1,1 – 1,8 juta ton. Sedangkan cadangan beras Indonesia pertengahan Januari 2018 masih belum mencapai standar tersebut sehingga impor dibutuhkan untuk tambahan cadangan pangan nasional. Kebijakan impor juga ditempuh karena harga beras di pasaran sekarang ini berada di atas harga batas atas (harga referensi) yang ditetapkan pemerintah. Namun, impor beras juga menjadi kontroversi para pakar karena pelaksanaannya mendekati waktu panen raya. Selain itu, muncul pernyataan dari Kementerian Pertanian bahwa produksi pangan nasional telah mencukupi kebutuhan sehingga Indonesia tidak memerlukan impor beras. Impor juga diprediksi akan menurunkan harga beras yang pada akhirnya akan merugikan dan menurunkan kesejahteraan petani. Padahal Nilai Tukar Petani subsektor tanaman pangan dalam periode 2016 – triwulan III 2017 di bawah 100 atau petani mengalami defisit dimana kenaikan harga produksi petani relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya.
Melihat kontroversi tersebut, Pusat Kajian Kedaulatan Pertanian (PAKTA) Fakultas Pertanian UGM perlu menyelenggarakan diskusi untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perberasan nasional. Diskusi dihadiri oleh pakar kebijakan pembangunan pertanian serta perwakilan instansi pemerintah yang mengurusi bidang pertanian.
Pengambilan kebijakan impor beras oleh pemerintah selama ini banyak menimbulkan pertentangan karena terdapat perbedaan data produksi, konsumsi dan cadangan beras nasional antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik serta Badan Urusan Logistik. Ketidakseragaman data menyebabkan antar instansi memiliki pandangan berbeda mengenai perlu tidaknya impor beras. Pemerintah perlu membuat suatu sistem data yang valid sehingga pengambilan kebijakan impor dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan kondisi riil nasional.
Dalam diskusi ini juga terungkap bahwa stakeholder perberasan yang ada di Indonesia belum memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun manusia secara optimal. Potensi pemanfaatan alam dapat dilaksanakan dengan intensifikasi atau ekstensifikasi lahan dan pemanfaatan sumber daya biotik (musuh alami). Indonesia sebenarnya telah mampu meningkatkan produktivitas padi namun lokusnya hanya terdapat di beberapa wilayah saja. Sedangkan kebutuhan beras tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini yang menyebabkan suplai beras di beberapa wilayah tidak mampu memenuhi permintaan masyarakat. Selain potensi sumber daya alam, Indonesia sebenarnya juga memiliki sumber daya manusia pertanian yang cukup berlimpah. Namun apabila dilihat dari faktor kualitas, maka perlu ada kegiatan peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan baik terkait teknis usahatani maupun manajemennya serta mekanisasi pertanian padi.
Diskusi ini juga mencatat perlunya peran stakeholder, terutama Perguruan Tinggi, dalam memfasilitasi pengembangan teknologi pertanian di kalangan petani serta mereview kebijakan pemerintah dan implementasinya dalam rangka memberikan masukan untuk menuju kedaulatan pertanian.
Link Berita
https://ugm.ac.id/id/berita/15610-diperlukan.data.akurat.untuk.kebijakan.perberasan.nasional
http://krjogja.com/web/news/read/56831/Kebijakan_Impor_Beras_Perlu_Data_Tunggal