
Wilayah transmigrasi bukan sekadar titik pemukiman baru, melainkan ruang strategis pembangunan ekonomi lokal. Khusnus Syifa Muhammada, mahasiswa Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian angkatan 2021, menjadi bagian dari Tim Patriot yang bertugas di kawasan Sagiawale, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Melalui riset kelembagaan ekonomi, Mada dan timnya berupaya memetakan potensi dan tantangan yang dihadapi masyarakat transmigran di wilayah tersebut.

Tim ekspedisi di kawasan Sagiawale dipimpin oleh Sugiyarto, S.P., M.Sc, dosen dari Departemen Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (EPA). Tim ini terdiri dari empat anggota, yaitu Asih Kusumaningsih, S.P., M.Sc. (Dosen Prodi EPA), Khusnus Syifa Muhammada (Mahasiswa PKP 2021), Nadia Nur Fauzia (Mahasiswa EPA 2021), dan Antonius Bagas (Mahasiswa PKP 2022).
Berbeda dari bayangan sebelumnya, kawasan Sagiawale masih berstatus desa persiapan dan belum sepenuhnya berdiri sebagai entitas administratif mandiri. Pemukiman dibagi ke dalam tiga Satuan Pemukiman (SP), masing-masing terdiri dari blok-blok pemukiman seperti Blok A hingga Blok D. “Fasilitas dasar masih sangat terbatas. Jalanan becek, jembatan kayu, dan akses antar blok yang sulit dilalui kendaraan menjadi tantangan harian,” ungkap Mada.
Sebagai bagian dari tim Output-3, Mada bertugas mengkaji kelembagaan ekonomi lokal. Timnya melakukan wawancara dengan kelompok tani, gapoktan, pelaku UMKM, serta penjual sagu dan sayur di SP1, SP2, dan SP3. “Kami juga memperluas responden ke Desa Waleh dan Sageang untuk memahami rantai pasok input pertanian,” jelasnya.
Salah satu temuan penting adalah ketergantungan petani terhadap pasokan dari luar kawasan, khususnya dari daerah Wairoro. “Petani membeli pupuk, benih, dan pestisida dari Wairoro yang berada di luar kecamatan. Ini menunjukkan belum adanya sistem distribusi yang efisien di kawasan transmigrasi,” tambahnya.
Keterbatasan jaringan internet menjadi hambatan utama dalam pelaporan harian ke kementerian. “Kami harus berjalan ke SP2 untuk mendapatkan sinyal. Untungnya, Dinas Transmigrasi menyediakan akses internet melalui Starlink,” kata Mada. Mobilisasi tim juga didukung oleh Satpol PP dan fasilitas kendaraan, termasuk satu mobil Hilux dan dua motor, untuk menjangkau lokasi-lokasi riset.
Mada menyoroti adanya konflik lahan antara masyarakat transmigran dan penduduk lokal. “Beberapa transmigran dijanjikan lahan dua hektar, namun hanya menerima satu hektar karena sebagian lahan masih dimiliki masyarakat lokal,” jelasnya. Di SP2, meski lahan telah diberikan, sertifikat kepemilikan belum diterbitkan.
Ia berharap program Tim Patriot tidak berhenti sebagai kegiatan formalitas, melainkan menjadi dasar evaluasi dan tindak lanjut kebijakan. “Kami ingin laporan ini menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah kabupaten dan provinsi, serta mendorong pembangunan yang nyata,” tegasnya.
Kegiatan ini merupakan implementasi nyata dalam mencapai Tujuan Pembangunan, di antaranya SDG 1: Tanpa Kemiskinan, SDG 2: Tanpa Kelaparan, SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, SDG 9: Industri Inovasi dan Infrastruktur, SDG 11: Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan, dan SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Penulis: Beny Nabila Happy Fauziah
Editor: Desi Utami
Dokumentasi: Khusnus Syifa Muhammada
































