Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (Faperta UGM), Prof. Dr. Jamhari, S.P., M.P., menegaskan pentingnya penguatan Lumbung Mataraman sebagai strategi utama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2025 yang mengusung tema “Penguatan Ketahanan Pangan di DIY melalui Transformasi dan Optimalisasi Lumbung Mataraman”, pada Selasa, 29 Juli 2025 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, para bupati dan wali kota se-DIY, serta pemangku kepentingan lainnya dari berbagai perwakilan instansi daerah maupun pusat.
Dalam paparannya, Prof. Jamhari menekankan bahwa ketahanan pangan DIY menunjukkan arah yang positif. Berdasarkan data terbaru, provinsi ini bahkan menempati peringkat ke-6 nasional dari sisi food security dan food vulnerability atlas, dengan peningkatan konsisten selama lima tahun terakhir. Indeks ini dihitung berdasarkan tiga aspek utama: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.
“Indeks ketersediaan pangan DIY meningkat sebesar 0,31 per tahun, keterjangkauan pangan naik 1,38 poin per tahun, dan pemanfaatan pangan meningkat 0,816 poin. Namun, indeks ketersediaan masih tergolong rendah karena keterbatasan lahan yang kita miliki. Di sinilah peran inovasi dan optimalisasi pekarangan menjadi sangat penting. Pakar pekarangan seperti almarhum Prof. Harjono Danoesastro (Dekan Pertama Faperta UGM) telah lama menunjukkan bahwa ketahanan pangan bisa dibangun dari rumah sendiri,” ujarnya.
Prof. Jamhari juga memetakan sejumlah tantangan ketahanan pangan di DIY, seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, rantai pasok yang panjang, serta keterbatasan teknologi dan akses modal bagi petani kecil. Untuk itu, ia menawarkan solusi strategis berupa perlindungan lahan melalui kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan penataan ruang, penggunaan varietas tahan iklim dan sistem peringatan dini (early warning system), penguatan pemasaran digital dan agroindustri, serta akses permodalan melalui KUR dan kemitraan perbankan.
Beliau juga menekankan bahwa perlindungan terhadap lahan pertanian sangat krusial. “Elastisitas produksi lahan itu nyata. Penurunan 1% luas lahan bisa menurunkan produksi sampai 0,88%. Karena itu, kita harus dorong produktivitas lewat peningkatan indeks pertanaman (IP 400), efisiensi usaha tani, dan penguatan kelembagaan petani,” jelasnya.
Dari sisi teknologi, Prof. Jamhari menyoroti pentingnya pemanfaatan inovasi lokal seperti penggunaan mikroba Bacillus untuk meningkatkan kesuburan tanah, pengembangan varietas unggul seperti Gamagora, serta digitalisasi penyuluhan melalui platform seperti Lentera Desa dan Desa Apps. Seluruh inovasi ini merupakan hasil pengembangan dari Fakultas Pertanian UGM yang dirancang untuk menjawab tantangan spesifik pertanian tropis dan memperkuat kapasitas petani kecil.
Prof. Jamhari menekankan perlunya insentif harga yang adil bagi petani. Saat ini, kenaikan harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani hanya 1,6 rupiah, sementara beras premium di penggilingan mencapai 3,28-rupiah dan beras medium di eceran 2,9 rupiah. Ketimpangan ini menunjukkan pentingnya perbaikan rantai pasok agar petani mendapat keuntungan yang layak.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa DIY terancam kehilangan petani pada tahun 2057 jika tidak ada regenerasi. Maka, gerakan urban farming perlu digalakkan, dan Lumbung Mataraman harus dioptimalkan sebagai basis ketahanan pangan kota berbasis pekarangan. Ia juga menekankan pentingnya revitalisasi konsep Lumbung Mataraman yang telah ada sejak abad ke-17.
“Filosofi ‘nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur’ itu konsepnya sebenarnya adalah integrated farming yang sudah diterapkan di Jogja sejak tahun tahun 1600-an,” terangnya.
Prof. Jamhari menyarankan agar kelembagaan Lumbung Mataraman ditingkatkan dari pranata sosial (Poktan, Gapoktan, UPPKS, PNPM, dan lain-lain) dalam bentuk Usaha Pertanian Lainnnya (UTL) menjadi koperasi atau korporasi tani melalui Usaha Pertanian Berbadan Hukum (UPB). Dengan demikian, Lumbung Mataraman mampu meningkatkan daya saing dan berkontribusi pada pengembangan usaha ekonomi, termasuk produksi beras premium dengan branding lokal.
“Kita dorong Lumbung Mataraman bukan hanya sebagai pranata sosial, tapi naik kelas menjadi koperasi atau korporasi tani agar mampu bersaing dan berkontribusi nyata bagi ekonomi lokal,” ujarnya. “Kami mengusulkan penguatan kelembagaan Lumbung Mataraman. Mengacu pada Permentan, satu korporasi tani idealnya mencakup 5.000 hektar atau setara dengan lima kapanewon. Artinya, perlu ada kesadaran untuk menyatukan lima KUD yang ada agar menjadi entitas yang lebih kuat. Dengan demikian, Lumbung Mataraman tidak hanya fokus pada penyediaan pangan, tetapi juga mendorong pengembangan usaha ekonomi, meningkatkan daya saing, dan menghasilkan produk dengan branding milik petani sendiri,” tambahnya.
Komitmen terhadap Lumbung Mataraman tidak hanya datang dari akademisi dan komunitas petani, tetapi juga didukung penuh oleh pemerintah daerah dan pusat. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan pentingnya transformasi pengelolaan ketahanan pangan berbasis solusi lokal. Pemda DIY, menurut Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) DIY, Nimade Dwianti Indrayanti, S.T., M.T., siap mendukung penguatan pangan melalui stabilisasi pasokan dan harga, penguatan logistik, serta kolaborasi lintas sektor.
Menteri Pertanian RI, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., menegaskan bahwa pertanian adalah tulang punggung ekonomi DIY saat ini. Ia menyerukan pentingnya hilirisasi dan konsistensi kebijakan untuk mewujudkan visi besar kedaulatan pangan nasional. “Kemajuan pertanian tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Perlu kebersamaan dan keberlanjutan agar kita bisa mandiri secara ekonomi,” tegasnya.
Keterlibatan Faperta UGM dalam upaya penguatan Lumbung Mataraman mencerminkan kontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 1: Tanpa Kemiskinan, SDG 2: Tanpa Kelaparan, SDG 4: Pendidikan Berkelanjutan, SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim, SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, melalui pendekatan berbasis komunitas dan kearifan lokal yang terintegrasi.
Penulis: Agrit Kirana Bunda
Editor: Desi Utami