Ketergantungan berlebihan terhadap pangan impor bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut martabat bangsa dan kesejahteraan rakyat. Hal ini ditegaskan oleh Prof. Dr. Jangkung Handoyo Mulyo, M.Ec., dalam pidato pengukuhan Guru Besar Bidang Ekonomi Pertanian dan Manajemen Agribisnis di Balai Senat, Balairung, Universitas Gadjah Mada pada Selasa, 10 Februari 2026.
Dalam pidato berjudul “Kemandirian Pangan sebagai Jembatan Emas untuk Meminimumkan Ketergantungan Pangan dan Mewujudkan Kedaulatan Pangan serta Kesejahteraan Bangsa”, Prof. Jangkung menekankan bahwa pangan tidak dapat diperlakukan semata sebagai komoditas pasar. Pangan adalah fondasi stabilitas sosial, instrumen politik, sekaligus prasyarat utama kesejahteraan bangsa.
“Bangsa yang tidak berdaulat atas pangannya akan selalu berada dalam posisi rentan, karena kesejahteraan rakyatnya ditentukan oleh dinamika eksternal yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan,” tegas Prof. Jangkung.
Prof. Jangkung menjelaskan bahwa sistem pangan global saat ini ditandai oleh volatilitas harga, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, dan konflik geopolitik. Pasar pangan internasional bersifat thin market, sehingga guncangan kecil di negara produsen utama dapat memicu ketidakstabilan harga global. Kondisi ini berisiko tinggi bagi negara yang bergantung pada impor pangan, termasuk Indonesia.
Lebih jauh, Prof. Jangkung menyoroti paradoks pembangunan pertanian Indonesia: produktivitas meningkat, tetapi kesejahteraan petani cenderung stagnan. Struktur penguasaan lahan yang semakin kecil, alih fungsi lahan, serta ketimpangan antar subsektor memperlemah posisi petani sebagai produsen utama pangan.
“Kemandirian pangan yang tidak disertai kemandirian petani adalah kemandirian semu. Tanpa kesejahteraan petani, seluruh agenda kedaulatan pangan kehilangan legitimasi moralnya,” ujarnya.
Menurutnya, kedaulatan pangan memberi negara ruang kebijakan untuk melindungi petani, menjaga stabilitas harga, dan menjamin hak dasar rakyat atas pangan. Kedaulatan pangan bukan bentuk isolasi, melainkan kemampuan cerdas untuk mengelola keterbukaan global secara berdaulat.
Menutup pidatonya, Prof. Jangkung menegaskan bahwa ilmu ekonomi pertanian tidak boleh berhenti pada analisis dan publikasi, melainkan harus hadir sebagai penuntun kebijakan, penguat kelembagaan rakyat, dan penjaga nalar publik.
“Setiap butir pangan yang kita hasilkan adalah bagian dari upaya menjaga kedaulatan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Pengukuhan Prof. Jangkung sebagai Guru Besar dalam Bidang Ekonomi Pertanian dan Manajemen Agribisnis sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 1: Tanpa Kemiskinan, SDG 2: Tanpa Kelaparan, SDG 4: Pendidikan Berkualitas, SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, dan SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.
Penulis: Beny Nabila Happy Fauziah
Editor: Tantriani